Jakarta, 25 Juni 2025 – Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan pajak e‑commerce Indonesia yang mengharuskan platform online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, Blibli, dan Bukalapak memotong 0,5 % dari pendapatan penjual dan menyetorkannya langsung ke kas negara.
Apa Syarat dan Rincian Pajaknya?
- Berlaku bagi penjual dengan omzet tahunan antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar reuters.com.
- Pengenaan pajak mulai diberlakukan Juli 2025, sesuai rencana yang dipaparkan oleh Kementerian Keuangan .
- Platform-platform e‑commerce menolak kebijakan ini karena dianggap meningkatkan beban administratif dan membebani infrastruktur asuransi data yang tengah diperbarui en.wikipedia.org.
Dampak Kebijakan
- Bagi pemerintah: diharapkan meningkatkan pendapatan pajak yang pernah turun 11,4 % sepanjang Januari hingga Mei 2025 reuters.com.
- Para pelaku UKM online: praktik ini akan menyederhanakan kepatuhan pajak, tapi dikhawatirkan memotong margin keuntungan.
- Platform e‑commerce: menghadapi potensi penurunan aktivitas penjual dan biaya operasional tambahan.
Reaksi Para Pihak
- Asosiasi e‑commerce Indonesia (idEA) mengakui pentingnya kebijakan ini untuk menyetarakan lapangan usaha, namun memperingatkan potensi efek samping bagi jutaan penjual dalam hal teknis dan biaya administratif .
- Kementerian Keuangan belum memberikan pernyataan resmi, sementara draf pemotongan pajak telah dipresentasikan ke para pelaku industri omnimoving.com.
Langkah Selanjutnya
- Finalisasi aturan diperkirakan terjadi dalam beberapa minggu ke depan, dengan penerapan dimulai Juli 2025.
- Industri e‑commerce kemungkinan akan mengajukan masukan, terutama terkait mekanisme teknis sistem pemotongan dan pelaporan.
Kesimpulan
Kebijakan pajak e‑commerce Indonesia ini mencoba mengintegrasi ekonomi digital ke sistem perpajakan nasional. Sementara pemerintah berharap ini menambah penerimaan negara, platform dan penjual masih harus menyiapkan diri menyesuaikan operasi dan sistem teknis.